Kberita.com, Jakarta – Presiden dan wakil presiden terpilih dalam beberapa kesempatan menyampaikan akan segera melaksanakan program makan siang gratis yang menjadi andalan mereka dalam kampanye Pemilu 2024 lalu.
Namun janji kampanye itu tidak bisa segera dilaksanakan tanpa dukungan oleh pemerintahan saat ini yang masih dipimpim oleh Presiden Joko Widodo. Banyak hal teknis yang harus dipersiapkan agar presiden terpilih bisa langsung melaksanakan program unggulan mereka. Salah satunya adalah dukungan anggaran dan perencanaan.
Pemerintahan Jokowi harus sudah mencantumkan anggaran program makan siang gratis pada APBN 2025 yang akan diketok pada Agustus mendatang. Selain itu kementerian terkait sudah hatus menyiapkan perencanaan dan konsep pelaksanaan program tersebut.
Oleh karena itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa sudah jauh-jauh hari menggelar kajian dan menyiapkan anggaran dalam APMB, termasuk untuk program makan siang gratis.
Dalam Musrenbangnas 2024 di JCC Senayan Jakarta Pusat pada Senin (6/5/) lalu Suharso menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kajian meliputi target penerima makan siang gratis hingga nilai gizi yang diberikan.
“Pertama, siapa targetnya, siapa yang paling pantas dapat itu, kemudian frekuensinya seminggu sekali dua kali? Kemudian standar gizi berapa kalori yang diberikan apakah 40 persen? 50 persen?” kata Suharso.
Suharso mengingatkan, program makan siang gratis ini akan mengutamakan pangan lokal. Dia ingin daerah menjadi lebih berdaya dengan adanya program tersebut.
Meniru Program BOS
Suharso menyebutkan mekanisme Program makan siang gratis ini akan mirip dengan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yaitu program tidak dilaksanakan secara terpusat.
“Semua program tentu ditimang sesuai dengan peraturan yang ada dan kemampuan fiskal. Astacita-nya Presiden terpilih Prabowo itu dimasukkan diintegrasikan dengan rencana kerja pemerintah 2025 karena beliau yang akan melaksanakan kerja kerja konstitusional,” katanya.
