Jakarta – Koordinator Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD), Miftahul Arifin mengusulkan pilkada serentak 2024 ditunda. Hal ini karena pertimbangan faktor rumitnya teknis penyelenggaraan ditambah lagi pelaksanaannya beririsan dengan Pilpres dan Pileg 2024.
“Pilpres dan Pileg 2024 belum selesai sudah harus menyiapkan tahapan Pilkada, ditambah lagi ada pergantian penyelenggara pemilu. Secara teknis pasti sangat rumit dan waktu yang tersedia juga sangat terbatas,” ungkap pria yang biasa disapa Miftah, Rabu (24/04/2024).
Menurutnya, Total daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 2024 sebanyak 545 daerah, sebab itu kata dia, pelaksanaan pilkada ini membutuhkan persiapan yang cukup matang suapaya pilkada bisa berjalan sukses.
“Dengan total 545 daerah yang akan melaksanakan Pilkada, 37 diantaranya provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Tentu membutuhkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan semuanya,” jelas Miftah.
Ditambah lagi pertimbangan faktor keamanan, lanjut dia, risiko konflik dalam perhelatan pilkada cenderung lebih tinggi dibandingkan Pilpres dan dan Pileg.
“Ini dikarenakan tingginya sentimen kedekatan antara konstituen dengan calon kepala daerah yang ikut berkontestasi. Ini yang dikhawatirkan akan semakin menimbulkan perpecahan di masyarakat,” tutur dia.
Karena itu, dia mendorong pihak terkait dalam hal ini DPR, Pemerintah, KPU dan Bawaslu bersama-sama merevisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya Pasal 201 ayat 8 yang menyebutkan Pilkada serentak 2023 di bulan November 2024.
“Ini dimaksudkan supaya tidak adanya benturan aturan sebelumnya yang telah mengatur jadwal penyelenggaraan dan teknis penyelenggaraan Pilkada 2024,” tukas dia.
Sebelumnya, Kordinator Nasional Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Lisman Hasibuan mengusulkan Pilkada serentak 2024 ditunda, dengan pertimbangan waktu mepet dan banyaknya agenda politik nasional di penghujung tahun 2024.
