Kaesang Jadi Calon Wali Kota Bekasi, PSI: Ini Apresiasi Warga

Kaesang Jadi Calon Wali Kota Bekasi, PSI: Ini Apresiasi Warga

KBerita.com, Jakarta – Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, angkat bicara soal pencalonan Kaesang Pangarep sebagai calon Wali Kota Bekasi. Menurutnya, pencalonan Kaesang bukanlah atas keinginan dari PSI, melainkan merupakan aspirasi yang berasal dari masyarakat.

Grace Natalie menegaskan bahwa PSI tidak terlibat dalam gerakan untuk mencalonkan Kaesang sebagai calon Wali Kota Bekasi. Ia menyatakan bahwa gerakan tersebut murni dilakukan oleh masyarakat yang merasa bahwa Kaesang adalah sosok yang tepat untuk memimpin Bekasi.

“Ini murni dari aspirasi warga, kelompok masyarakat bukan keinginan dari PSI dan Mas Kaesang,” kata Grace dinukil CNNIndonesia.com, Rabu, 8 Mei 2024.

Grace menilai bahwa gerakan ini merupakan sebuah pengakuan dari masyarakat terhadap kaum muda di Indonesia. Menurutnya, kaum muda memiliki potensi yang besar dan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok seperti Kaesang yang mampu memperbaiki Indonesia.

Sebelumnya, gerakan relawan yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dikenal dengan sebutan Pro Pa-Gi, telah mengambil formulir pendaftaran untuk mencalonkan calon wali kota di Kota Bekasi. Diketahui bahwa mereka berniat untuk mencalonkan Kaesang Pangarep, yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan juga merupakan putra dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kaesang Pangarep sendiri dikenal sebagai seorang entrepreneur muda yang sukses dan memiliki banyak pengikut di media sosial. Ia juga dikenal sebagai sosok yang aktif dalam dunia politik, terutama dalam mengadvokasi isu-isu sosial dan lingkungan.

Resmikan IJD di Provinsi NTB, Presiden Harap Kecepatan Logistik Makin Baik

Resmikan IJD di Provinsi NTB, Presiden Harap Kecepatan Logistik Makin Baik

Berita.com, Nusa Tenggara Barat – Presiden Joko Widodo meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis, 2 Mei 2024. Dalam acara yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Barat, Presiden berharap bahwa sejumlah ruas jalan yang telah diresmikan tersebut dapat meningkatkan kecepatan logistik di sekitar kawasan.

“Kita harapkan dengan jalan ini kecepatan logistik akan makin baik, jalan-jalan menuju ke kawasan-kawasan produktif, baik itu kawasan pertanian, kawasan perkebunan, semuanya bisa ditunjang oleh jalan yang baik,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan pembangunan dan perbaikan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023 sebanyak lima ruas jalan yang tersebar di empat kabupaten yaitu Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Bima. Presiden menyebut total panjang jalan yang dibangun dan diperbaiki sepanjang 40,6 km dan menghabiskan anggaran Rp211 miliar.

“Uang yang tidak kecil, anggaran yang tidak kecil,” ungkap Presiden.

Peresmian dan perbaikan jalan tersebut memberikan sejumlah manfaat nyata bagi para pengguna jalan dan warga setempat. Salah satunya Hamdi yang mengatakan bahwa usahanya berjualan sayur keliling menjadi lebih mudah.

“Jalan ini kan sebelumnya ndak bagus, sekarang sudah bagus, sudah enak dilewati. Sangat membantu sekali sehari-hari jualan sayur keliling kampung,” ucap Hamdi.

Tidak hanya itu, jalan tersebut juga mengurangi waktu tempuh warga dalam kegiatan sehari-hari. Edi misalnya, seorang pekerja yang sering mendapatkan kendala saat jalan dalam kondisi rusak.

“Ya alhamdulillah kemarin begitu jalan rusak terkendala, sering macet, sekarang alhamdulillah jalan sudah diperbaiki jadi lancar tidak terlambat lagi,” tutur Edi.

Edi pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah membangun dan memperbaiki infrastruktur di wilayah tersebut. “Kami sebagai warga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi karena telah memperhatikan infrastruktur di wilayah kami,” ucap Edi.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Pj. Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, dan Pj. Bupati Lombok Barat Ilham.(*)

Bertemu Tony Blair, Presiden Bahas Investasi Energi dan Percepatan Transformasi Digital

Bertemu Tony Blair, Presiden Bahas Investasi Energi dan Percepatan Transformasi Digital

KBerita.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 18 April 2024. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas, membahas serangkaian inisiatif strategis untuk memajukan sektor energi terbarukan dan transformasi digital di Indonesia.

Dalam keterangannya selepas pertemuan, Menteri Investasi menyebut bahwa pertemuan bersama Tony Blair menghasilkan beberapa kesepakatan penting, termasuk rencana pembangunan fasilitas solar panel di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan dikerjakan bersama dengan Persatuan Emirat Arab.

“Kami sedang menyusun detail rencana pembangunan ini,” ujar Bahlil.

Menteri Investasi, menambahkan bahwa inisiatif ini akan difasilitasi oleh Tony Blair dan merupakan bagian dari kerja sama lebih luas di bidang energi baru terbarukan dan logistik.

Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana pemanfaatan carbon storage di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan negara baru. “Kami berbicara tentang bagaimana carbon storage yang sudah kita putuskan kemarin bahwa 70 (persen) dalam negeri, 30 (persen) luar negeri,” ucap Bahlil.

Sementara itu, MenPAN RB Abdullah Azwar Annas mengungkapkan bahwa Indonesia tengah berupaya keras untuk mempercepat transformasi digital di sektor birokrasi. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Tony Blair Institute serta melakukan studi ke negara-negara yang telah maju dalam transformasi digital seperti Inggris dan Estonia.

“Begitu kami diminta Bapak Presiden untuk mengoordinasi transformasi digital, Tony Blair ke kantor Kemenpan RB, beliau meyakinkan bahwa tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali program digitalisasi,” jelasnya.

Anas juga mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan arahan khusus untuk mengintegrasikan layanan digital melalui portal nasional. Hal tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

“Sekarang ini begitu banyak aplikasi, ada 27 ribu aplikasi dan setiap inovasi selama ini membuat aplikasi. Jadi yang terjadi bukan memudahkan rakyat untuk mendapatkan layanan tapi mempersulit rakyat,” pungkasnya.(*)

Jokowi Kunjungan Kerja ke Jambi untuk Cek Pasar dan Resmikan RSUD

Jokowi Kunjungan Kerja ke Jambi untuk Cek Pasar dan Resmikan RSUD

KBerita.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Jambi, pada Rabu, 3 April 2024, dalam rangka kunjungan kerja. Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kepala Negara lepas landas dengan menggunakan Pesawat RJ-85 sekira pukul 08.30 WIB.

Setibanya di Bandara Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Merangin dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Di sana, Kepala Negara akan berkunjung ke pasar dan komplek pergudangan bulog setempat.

Keberangkatan Jokowi ke Jambi usai penyerahan bantuan kemanusiaan ke Sudan dan Palestina di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. “Agendanya kunjungan ke daerah (seperti biasa),” kata Presiden saat ditanya.

Setelahnya, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tebo dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Di Kabupaten Tebo, Presiden Jokowi dijadwalkan untuk mengunjungi pasar dan salah satu rumah sakit umum daerah (RSUD) di kabupaten tersebut.

Usai dari Kabupaten Tebo, Presiden Jokowi dan rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Bungo dengan berkendara mobil. Presiden direncanakan bermalam di Kabupaten Bungo untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Jambi adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, serta Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin.

Tampak melepas keberangkatan Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta yaitu Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto, Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin, serta Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Destianto Nugroho Utomo.

MK Putuskan Panggil Empat Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 5 April

MK Putuskan Panggil Empat Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 5 April

Kberita.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memanggil 4 orang menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berbicara di dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).

Keempat menteri itu meliputi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

“Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di Gedung MK I RI, Jakarta, Senin, (1/04/2024).

Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK ini bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

“Karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak,” kata Suhartoyo.

Dia menjelaskan permohonan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sejatinya ditolak oleh MK, tetapi hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil para menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu mengingat jabatan yang mereka emban.

“Hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024,” kata dia.

Nantinya, sambung Suhartoyo, hanya hakim konstitusi yang bisa mendalami keterangan kelima pihak tersebut.

“Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, yang melakukan pendalaman hanya para hakim,” jelasnya.(*)

Jokowi Disebut Titip 4 Nama di Kabinet Prabowo, Gibran Buka Suara

Jokowi Disebut Titip 4 Nama di Kabinet Prabowo, Gibran Buka Suara

Kberita, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut Jokowi menitipkan 4 nama yang harus masuk di Kabinet Prabowo-Gibran.

Hal ini juga terungkap dalam laporan Majalah Tempo berjudul “Hak Angket Kecurangan Pemilu Jokowi”, dijelaskan bahwa Presiden Jokowi akan turun tangan dalam penyusunan kabinet di calon Pemerintahan Prabowo.

Bahkan empat petinggi di Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran bercerita, calon presiden dan wakil presiden yang diusungnya itu telah meminta masukan dan berkomunikasi secara intens dengan Jokowi.

Disebutkan dua dari empat nama yang diusulkan Jokowi adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Namun, isu campur tangan Jokowi pada penyusunan kabinet belakangan dibantah Istana dan Gibran Rakabuming langsung. Gibran mengatakan, Jokowi mungkin hanya memberi masukan, namun keputusan akhir tetap di tangan Prabowo Subianto.

“Enggak. Pak Prabowo yang akan menentukan ya,” ujar Gibran saat ditemui di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Senin (25/3/2024).

“Enggak, keputusannya di Pak Prabowo,” kata dia.

Akan tetapi, Gibran bilang, tidak menutup kemungkinan ayahnya bakal memberi masukan kepada Prabowo dalam menyusun kabinet.

Namun, tetap saja, pada akhirnya Prabowo yang menentukan orang-orang yang akan menjadi menterinya.

“Ya mungkin masukan, tapi penentuannya di Pak Prabowo ya,” ucap Gibran.

Wali Kota Solo itu menyakini, Prabowo pasti melibatkan dirinya untuk menentukan nama-nama menteri.

Dia mengaku sudah membicarakan perihal ini bersama Prabowo.

“Sudah lama dari kemarin-kemarin. Sudah dibicarakan dari kemarin-kemarin,” tutur Gibran.

Jokowi Tak Salami Prabowo, Pengamat: Dia Jago Banget Bepolitik

Jokowi Tak Salami Prabowo, Pengamat: Dia Jago Banget Bepolitik

Kberita.com, Jakarta – Baru-baru ini publik dihebohkan oleh sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menyalami Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.

Momen itu terjadi saat Presiden Jokowi, Prabowo dan para menteri lainnya baru saja selesai membayar atau menyerahkan zakat fitrah di Istana Negara pada Rabu (13/3/2024).

Tampak Jokowi menyalami beberapa menteri saat momen tersebut berlangsung. Namun, mantan Gubernur DKI itu tidak menyalami Prabowo yang saat itu mengenakan kemeja putih.

Pendiri Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang seorang politisi andal lantaran memiliki ragam gimik dalam menjalankan aktivitas politiknya.

Sehingga, dia berharap agar publik tak langsung menyimpulkan adanya keretakan hubungan antara kedua tokoh bangsa tersebut. Mengingat, Presiden asal Surakarta itu memang cakap dalam berpolitik.

“Jadi pak Jokowi politiknya kan jago banget apalagi drama politik sehingga kalau masih sekali kejadian menurut saya tidak bisa diartikan terlalu jauh. Kecuali terjadi beberapa kali kejadian baru bisa mengartikan itu,” tuturnya seperti dilansir dari Bisnis, Rabu (20/3/2024).

Namun, dia mengaku hal ini punya nilai berbeda apabila sikap tersebut merupakan reaksi dari Prabowo Subianto yang ingin secara independen dalam memerintah apabila terpilih menjadi Presiden selanjutnya.

Copyright © 2025 KBerita