JAKARTA – Pengamat Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Rosdiana Sijabat mendukung rencana calon presiden (capres) terpilih Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan di masa pemerintahannya.
Menurutnya untuk mencapai target tersebut tidak mudah melihat tantangan domestik maupun luar negeri yang secara geopolitik internasional masih diliputi konflik dan peperangan.
Untuk itu, salah satu kunci mendongkrak pertumbuhan ekonomi kata Rosdiana adalah melalui investasi yang masuk ke dalam negeri dan terobosan-terobosan kebijakan di sektor ekonomi yang tepat.
“Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi ini sangat tinggi kaitannya dengan investasi, kalau misalkan situasi global masih seperti ini katakanlah 2 tahun ke depan angka pertumbuhan ekonomi mendapat tantangan tersendiri. Kecuali misalkan ada gerakan-gerakan yang cukup signifikan yang berhubungan dengan selain fondasi ekonomi makro, ada hal-hal lain cukup signifikan secara kebijakan di lakukan oleh presiden terpilih,” ujar Rosdiana.
Rosdiana menambahkan meski pertumbuhan ekonomi era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih berkutat di sekitar angka 5 persen, tetapi dengan pendekatan kebijakan ekonomi yang tepat pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa saja terjadi.
“Perlu ada sesuatu yang menjadi faktor yang mentrigger atau menstimulus perekonomian kita itu bisa move on dari angka 5 persen,” ucapnya.
Rosdiana juga menanggapi terkait target rasio pajak sebesar 16 persen dari produk domestik bruto (PDB) hal itu perlu sentuhan dari menteri keuangan (Menkeu) yang lebih jago dari Menkeu Sri Mulyani di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dari nama-nama yang beredar ada sejumlah nama-nama yang digadang-gadang menjadi bendahara negara di antaranya yaitu Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri Darmawan Junaidi dan Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.
“Jadi kalau misalkan Pak Prabowo katakanlah dalam 4 tahun ke depan ingin menaikkan sekitar menjadi 16 persen dari yang tahun 2023 itu kan 10,21 persen tahun 2022 itu 10,41 persen. Jadi kalau mau naik ke angka 16% tentu menurut saya tergantung profil dari menteri keuangan yang akan ditempatkan di sana, harus jauh lebih hebat dari pada Bu Sri Mulyani kalau tidak angka 16 persen itu belum tentu bisa direalisasikan dalam 4 tahun ke depan,” paparnya.
“Kita sudah melihat bagaimana kemampuan Ibu Sri Mulyani dalam hal mengendalikan kebijakan fiskal yang disiplin termasuk juga memperbaiki sektor perpajakan kita,” imbuhnya.
Lanjut Rosdiana mengatakan perlu ada reformasi perpajakan yang dapat mengerek rasio pajak lebih tinggi dari pada PDB saat ini.
“Nah kalau misalkan kita ingin menaikkan rasio pajak kita itu bisa mencapai 16 persen oleh Pak Prabowo terhadap PDB yaitu ini lagi-lagi tantangan kita bagaimana pemerintah kalau dalam 4 tahun pertama Pak Prabowo ini nanti bisa melakukan reformasi perpajakan, membuat sektor-sektor perekonomian kita itu meningkat. Perlahan tetapi ada target misalkan kenaikan kenaikan 2 persen setiap tahun dari sektor yang belum masuk kepada basis pajak menjadi masuk ke dalam basis pajak,” urainya.
Sedangkan terkait cita-cita kemandirian pangan yang dipaparkan Prabowo, kata Rosdiana perlu ada inovasi untuk meningkatkan produktivitas yang menyangkut komoditas pangan.
Narasi swasembada pangan harus dibarengi dengan produktivitas lahan pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian untuk menghadirkan kemandirian pangan.
“Swasembada pangan dapat melalui produktivitas lahan pertanian, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi juga perlu inovasi, harus ada regulasi yang terkait dan lain-lain yang membuat kita percaya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo mungkin kita akan memiliki kemandirian secara pangan,” tuntasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal target pertumbuhan ekonomi 8 persen itu optimis tergapai asalkan pemerintahan Prabowo – Gibran jika setelah nanti resmi dilantik dapat memberikan pendekatan ekonomi yang lebih efektif dalam periode kepemimpinannya.
“Buat saya target yang lebih tinggi itu bukan berarti tidak mungkin tercapai tetapi yang jelas untuk mencapai target yang lebih tinggi tidak bisa dengan cara-cara yang sudah-sudah. Nah jadi artinya kalau ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah tergantung pendekatannya jadi pendekatannya harus baru lebih efektif lebih manjur itu yang penting,” ucapnya.
Lebih lanjut kata Faisal meski target pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerintah ke depan juga perlu memperhatikan target penurunan kemiskinan dengan cara-cara yang tidak biasa.
“Begitu juga untuk target kemiskinan pengentasan kemiskinan jadi dengan cara-cara yang terobosan dan pada saat yang bersamaan juga memang perlu ada pendekatan bertahap memang tidak bisa langsung naik dalam satu tahun atau dalam satu tahun ada prosesnya, jadi perlu ada pendekatan-pendekatan yang berbeda tetapi lebih efektif,” pungkasnya.(*)
Tinggalkan Balasan